Kanim Jakarta Barat: OTT KPK, Rakha Sukma Purnama, dan Dugaan Uang Loket ITAS di Apartemen WNA
JAKARTA, ImigrasiOne.id || Jika Kanim Jakarta Timur rawan, dan Kanim Jakarta Utara seksi, maka Kanim Jakarta Barat adalah pusat ledakannya
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat di Jl. Taman Sari Raya No. 8, Jakarta Barat inilah yang digerebek KPK pada 2-3 Juni 2026 dalam OTT ke-11 KPK tahun 2026. Belasan orang diamankan, termasuk Kepala Kantornya saat itu.
POINTER SATU KESATUAN:
1.SOSOK LAMA YANG JATUH: Sebelumnya, Kanim Jaksbar dipimpin Ronald Arman Abdullah. Ia menjabat Kakanim Jakpus Mei 2024 - Oktober 2025, lalu pindah ke Jaksbar Oktober 2025 - Juni 2026. Pada 2 Juni 2026 malam, Ronald diamankan KPK dalam OTT pengurusan KITAS-KITAP WNA. KPK menyita mobil, motor, mata uang asing, dan emas logam mulia. Dalam dakwaan Silmy Karim 29 Oktober 2026, Ronald termasuk 1 dari 7 terdakwa pemerasan Rp168,9 Miliar. LHKPN-nya per 22 Februari 2026 tercatat Rp2,19 Miliar.
2.SOSOK BARU PENGGANTI: Pada Senin 22 Juni 2026, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko melantik Rakha Sukma Purnama sebagai Kakanim Jakarta Barat. Rakha sebelumnya Kakanim Kelas I TPI Balikpapan. Pelantikan ini disebut Dirjen sebagai "momentum perkuat integritas dan benahi layanan menyeluruh pasca pejabat sebelumnya menjalani proses hukum di KPK". Rakha kini memikul beban membersihkan nama kantor yang sudah terlanjur jadi headline OTT.
3.MENGAPA JAKBAR PALING RAWAN: Jaksbar membawahi kawasan dengan apartemen WNA terbanyak di Jakarta: Puri Indah, Taman Anggrek, Slipi, Tanjung Duren, Kebon Jeruk, Kalideres. Ribuan WNA pemegang ITAS keluarga, ITAS investor, dan ITAP menetap di sini. Berbeda dengan Jaktim yang didominasi TKA pabrik, Jaksbar didominasi WNA pemukim dan investor. Inilah yang membuat tarif "uang loket" di Jakbar paling mahal: Alih Status ITAS ke ITAP dipatok Rp2,5 - Rp8 juta dalam dakwaan, karena pemohonnya adalah WNA kaya yang tidak mau ribet.
4.MODUS YANG TERBONGKAR DI JAKBAR: Dakwaan jaksa mengungkap pola yang persis terjadi di Jaksbar: Pemohon yang urus ITAS/ITAP lewat jalur resmi "dipersulit atau diperlambat atau tidak diterbitkan". Akhirnya mereka lewat biro jasa di sekitar Taman Sari. Biro jasa inilah yang diduga menyetor ke jaringan Gusti Benardiansyah alias Obin Rp50,96 Miliar, Juniadi Sri Priambudi Rp16,3 Miliar, Jaya Saputra Rp6,53 Miliar. Dari uang itu, mengalir kode "RAMA" Rp40 juta/minggu untuk menteri, "malaikat" untuk Silmy, Sespri Rp100 juta/bulan.
5.PERBEDAAN JAKBAR vs JAKTIM vs JAKUT: Jika di Jaktim modusnya pemerasan TKA pabrik di Pulogadung, dan di Jakut modusnya penyalahgunaan ITK untuk kerja kasar di Mall Kelapa Gading (kasus 14 WNA China yang ditindak Rendra Mauliansyah), maka di Jakbar modusnya adalah pemerasan WNA pemukim kaya. Tiga wajah, satu sistem yang sama: "uang klik" di E-BIMA.
6.TANTANGAN RAKHA SUKMA PURNAMA: Rakha tidak hanya mewarisi kantor bekas OTT, tapi juga mewarisi ketidakpercayaan publik. PR-nya ada 3: Pertama, audit internal seluruh permohonan ITAS/ITAP periode Ronald (Oktober 2025 - Juni 2026) yang diduga tercemar. Kedua, memutus mata rantai biro jasa di Taman Sari yang selama ini jadi perantara. Ketiga, membuktikan layanan di Jaksbar kini bisa "klik" tanpa uang pelicin, sesuai tarif PNBP PP 45/2024 hanya Rp500 ribu - Rp2 juta.
7.HAK JAWAB YANG DITUNGGU: ImigrasiOne.id meminta konfirmasi resmi kepada Rakha Sukma Purnama: Berapa permohonan ITAS/ITAP yang tertunda sejak OTT Juni 2026? Apakah ada pengembalian uang kepada pemohon yang merasa diperas? Dan bersediakah Kanim Jaksbar membuka data 18 orang yang diamankan OTT untuk diaudit Itjen dan KPK? Sampai berita ini diturunkan, Kanim Jaksbar belum memberikan daftar hitam penjamin nakal.
Menteri Imipas Agus Andrianto sudah membantah terima kode "RAMA". Sidang eksepsi Silmy Karim digelar 5 November 2026 di PN Tipikor dengan Ketua Majelis Atep Sopandi.
Namun bagi WNA di Puri Indah dan Taman Anggrek, keadilan bukan soal sidang di Tipikor. Keadilan adalah ketika Rakha Sukma Purnama berhasil membuktikan bahwa Kanim di Taman Sari Raya No.8 itu sudah benar-benar bersih dari bayang-bayang Ronald Arman Abdullah.
