JAKARTA, ImigrasiOne.id || Dinas Perhubungan (Dishub) DKJ melalui Unit Pengelola (UP) Perparkiran terus mendorong percepatan digitalisasi sistem perparkiran di Ibu Kota. Program ini menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola parkir agar lebih transparan dan tertib.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala UP Perparkiran Dishub DKJ, Masdes Arouffy, saat menerima kunjungan silaturahmi, Taufiq Rachman, Sekjen Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) di kantor sementara nya terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa 20/10/26.
Sebagaimana sering dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan DKJ Budi Awaluddin, Masdes menyampaikan, saat ini sistem pembayaran parkir non-tunai telah diterapkan di 49 ruas jalan. Pembayaran dilakukan melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) dan QRIS yang terintegrasi dengan sistem penerimaan daerah.
"Kami menargetkan perluasan digitalisasi hingga 75 ruas jalan sampai akhir 2026. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta yang mendorong penerapan sistem parkir digital secara menyeluruh", ujar Masdes.
Dikesempatan berbeda, Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menjelaskan digitalisasi penting untuk memastikan seluruh aktivitas parkir, transaksi pembayaran, serta penerimaan retribusi tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pansus merekomendasikan pengawasan parkir tepi jalan (on-street) diperkuat dengan teknologi CCTV berbasis Artificial Intelligence (AI) yang terintegrasi dengan pembayaran digital.
Menurut rencana, CCTV berbasis AI akan dipasang di pintu masuk dan keluar lokasi parkir untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar secara otomatis. Data tersebut kemudian akan dicocokkan dengan jumlah transaksi yang tercatat dalam sistem.
"Ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan dan pembayaran yang tercatat dapat menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut dan audit," ujar Jupiter.
Selain penguatan teknologi, Pansus juga mengusulkan perbaikan manajemen juru parkir. Sistem setoran yang berlaku saat ini diusulkan diganti dengan skema upah tetap yang layak. Para juru parkir juga akan dilengkapi surat tugas digital dengan kode QR untuk mempermudah pemeriksaan legalitas di lapangan.
Pansus juga mendorong agar izin penyelenggaraan parkir hanya diberikan kepada badan usaha, bukan perorangan, melalui revisi Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2017.
Terkait tarif parkir, menurut Masdes, Dishub DKJ menegaskan belum ada kenaikan. Tarif masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yaitu Rp2.000 per jam untuk sepeda motor, Rp5.000 per jam untuk mobil, serta Rp7.000 per jam untuk bus dan truk.
"Usulan kenaikan hingga Rp60.000 per jam yang beredar merupakan hasil kajian tahun 2019 dan 2022 dan belum menjadi keputusan resmi", ujar mantan Kabid Pengendalian dan Operasional LLAJ Dishub DKJ ini.
Dishub DKJ menyebut penerapan aplikasi parkir digital seperti Parkee di kawasan Monas mampu meningkatkan pendapatan hingga 300 persen. Ke depan, integrasi data perizinan, operasional, transaksi elektronik, dan penerimaan daerah akan terus diperkuat agar pengelolaan parkir lebih akuntabel.
Kepada Aspeparindo, Masdes mengapresiasi kerjasama yang telah terbangun dengan UP Perparkiran selama ini
Sekjen Aspeparindo Taufiq Rachman, mengamini harapan Masdes. "Bersama para pemangku kepentingan lainnya, Aspeparindo siap kolaborasi dan berkontribusi dalam tata kelola perparkiran ibukota", tasdanya
(Buchari Sandi)
