JAKARTA, ImigrasiOne.id - DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik menyikapi irisan menarik antara pemikiran Montesquieu, Sumpah Pemuda 1928, Era Digital, serta peran Generasi Z (Gen Z) dalam hukum publik dan politik praktis di Indonesia.
Menurut Arthur Noija, SH, ada benang merah yang kuat antara filsafat negara klasik dan dinamika demokrasi modern hari ini.
Pertama : Montesquieu dan Trias Politica dalam Konteks Indonesia
Pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan menjadi fondasi penting. Ia mengusulkan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu tangan yang berujung tirani.
Dalam konteks hukum publik di Indonesia, prinsip ini diadopsi secara fungsional dalam UUD NRI 1945. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi dan hak asasi manusia.
Relevansinya dengan demokrasi sangat jelas. Tanpa adanya checks and balances ala Montesquieu, demokrasi mudah tergelincir menjadi oligarki atau tirani mayoritas.
Kedua : Semangat 1928: Dari Sekat Wilayah ke Konsensus Nasional*
Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang suku, bahasa, dan agama melampaui ego primordial melalui ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah titik temu keberagaman.
Semangat persatuan 1928 hari ini tidak lagi melawan penjajah fisik secara militer. Musuh hari ini adalah ego sektoral, polarisasi, dan jebakan echo chamber atau ruang gema di dunia maya.
Jika dulu ada Jong Sumatranen Bond, maka hari ini ada Jong Sumatranen Bond versi digital. Gen Z kini membangun koalisi lintas komunitas melalui petisi daring, kolaborasi lingkungan, hingga jejaring aktivisme lintas daerah di media sosial.
Ketiga : Gen Z, Hukum Publik, dan Politik Praktis di Era Digital
Gen Z memanfaatkan keterbukaan informasi digital sebagai instrumen pengawasan kebijakan publik. Inilah fungsi social control. Hukum publik menjadi living law ketika anak muda tidak hanya tunduk pada aturan, tetapi aktif mengkritisi produk legislasi.
Sebagaimana bahasa Indonesia menyatukan pemuda pada tahun 1928, maka literasi digital dan kemampuan memilah informasi adalah "bahasa persatuan" baru untuk mendialogkan perbedaan di tengah derasnya disinformasi.
Dalam politik praktis, Gen Z membawa dua sisi:
Pertama, warna baru dalam politik praktis melalui kampanye kreatif, transparansi gagasan, dan partisipasi elektoral yang masif.
Kedua, tantangan baru. Mereka rentan terjebak pada populisme digital atau politisasi instan jika tidak dibekali pemahaman matang mengenai struktur ketatanegaraan dan etika politik.
Keempat : Menghidupkan Napas 1928 dan Montesquieu Hari Ini
Ada dua pekerjaan rumah besar.
Pertama, Kemandirian Berpikir. Mengutip semangat 1928, tantangan terbesar Gen Z dalam negara demokrasi adalah mengalahkan ego diri sendiri di ruang digital.
Kedua, Pengawasan Kekuasaan. Semangat Trias Politica Montesquieu harus dijaga oleh warga negara khususnya pemuda melalui partisipasi aktif yang kritis terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar prinsip kedaulatan rakyat tetap berjalan di atas rel hukum.
Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan kompas moral untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap di jalurnya.
(Red)
